KKLT Tegaskan Independensi di Pilkada Lutim 2024

MAKASSAR - Menjelang Pilkada Serentak pada 17 November 2024, dinamika politik kian memanas, termasuk di Kabupaten Luwu Timur (Lutim), di mana perbincangan mengenai kandidat semakin marak.

Awalnya, Pilkada Lutim diprediksi hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon), namun perkembangan terbaru mengindikasikan bahwa akan ada tiga Paslon yang berkompetisi.

Baca juga: Ramadhan 1443 Hijriah, Partai NasDem Barru Siapkan Berbagai Kegiatan Keagamaan

Kondisi ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi paguyuban Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT). Ketua Umum KKLT, Dr. dr. Abdul Rahman Rauf, Sp.OG(K), menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya bersikap netral dalam Pilkada Lutim.

“Soal Pilkada, KKLT bersikap independen. Kami tidak akan berpihak pada salah satu Paslon, ” ujar Dr. Abdul Rahman Rauf, yang akrab disapa Dokter Mammang, pada Minggu (18/08/2024) di Makassar.

Baca juga: Ilham Bintang: Tugas Pers Bukanlah Menjilat Penguasa

Ia menjelaskan bahwa sikap netral KKLT sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang ditetapkan saat Musyawarah Besar (Mubes) II KKLT.

KKLT merupakan organisasi non-politik yang berfungsi sebagai paguyuban warga perantauan asal Lutim yang berada di Makassar dan sekitarnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Nasdem Atau PPP Yang Duluan Deklarasi Anies?

Dokter Mammang juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengaitkan KKLT dengan salah satu kandidat atau tim sukses di Pilkada Lutim. Namun, ia mengakui bahwa secara individu, setiap anggota KKLT berhak untuk mendukung kandidat pilihannya.

"Sebagai organisasi, KKLT tidak akan mengeluarkan instruksi untuk mendukung siapapun di Pilkada. Kami serahkan keputusan tersebut kepada masing-masing individu, " tegasnya dilansir dari MaliliPos.com.

Baca juga: Pangdam Hasanuddin dan Kapolda Sulsel Pantau Aksi Unras Mahasiswa Melalui CCTV

Dengan demikian, KKLT memastikan akan tetap netral dalam proses Pilkada di Kabupaten Luwu Timur, meski menghormati hak demokrasi tiap individu pengurus dan anggotanya. [*]